Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
A.Pengertian HAMMenurut John Locke.Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.
Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam intrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM.
Sementara dalam ketentuan menimbang huruf b Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
B. Macam-Macam HAM
Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
C. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
Pada
masa lalu, banyak raja yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan
penindasan terhadap rakyat. Selain itu banyak pula kerajaan atau negara
yang melakukan invansi dan kemudian menjajah daerah lain.
Tindakan-tindakan para penguasa yang lalim tersebut banyak mengakibatkan
penderitaan pihak yang ditindas dan dijajah. Keinginan untuk merdeka
dari penindasan dan penjajahan kemudian melahirkan pemberontakan
terhadap kelaliman, hingga akhirnya muncul kesadaran bahwa manusia lahir
dengan derajat yang sama dan hak-hak asasi sebagai anugerah Tuhan yang
tidak boleh direnggut oleh pihak lain.
Sebagaimana
telah diuraikan di muka, perkembangan pemikiran dan upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sesungguhnya bersifat
dinamis. Berbagai peristiwa penistaan terhadap nilai kemanusiaan yang
terjadi pada masa lalu sebelumnya menyadarkan manusia akan pentingnya
perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Tahapan perkembangan hak asasi
manusia sebenarya melalui perjalanan yang sangat panjang, hal ini dapat
kita cermati dari berbagai peristiwa maupun dokumen yang lahir sebagai
salah satu bentuk kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM.
Salah
satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi
manusia yang telah mendapat perhatian dunia internasional, adalah
ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)
membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946. Langkah untuk
pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis
Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948.
Deklarasi ini menjadi salah satu acuan bagi negara-negara anggota PBB
untuk menyusun langkah-langkah dalam penegakan HAM. Meski demikian,
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak bersifat mengikat
negara-negara anggota PBB. Secara rinci, hak-hak asasi manusia tercantum
dalam pembukaan dan 30 pasal yang terdapat di dalam deklarasi tersebut.
Berikut
ini akan diuraikan sejarah perkembangan upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:
No
|
Tahun
|
Nama Dokumen
|
Isi/Keterangan
|
1
|
2500 s.d.
1000 SM
|
----
Hukum Hamurabi
|
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir) agar terbebas dari kewenangan-wenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan.
Terdapat pada masyarakat Babylonia yang menetapan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.
|
2
|
600 SM
|
----
|
Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk Heliaie, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskan dan Majelis Rakyat atau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon dianggap sebagai pengajar demokrasi. Perjuangan Solon didukung oleh Parisles (tokoh negarawan Athena).
|
3
|
527 s.d. 322SM
|
Corpus Luris
----
|
Kaisar Romawi pada masa Flavius Anacius Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.
Pada masa kebangkitan Romawi telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi tentang hak asasi, seperti : Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga.
|
4
|
30 SM s.d.
632 M
|
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
|
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih
sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku
manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan
maupun sesama manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
banyak mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh
memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada
seluruh alam semesta, dan sebagainya.
|
5
|
1215
|
Magna Charta (Masa Pemerintahan Lockland di Inggris)
|
Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, antara lain mencakup :
• Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council.
• Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.
|
6
|
1629
|
Pettion of Rights (Masa Pemerintahan Charles I di Inggris)
|
• Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
• Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.
• Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang.
• Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
|
7
|
1679
|
Habeas Corpus Act (Masa Pemerintahan Charles II di Inggris)
|
• Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
• Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap.
|
8
|
1689
|
Bill of Rights (Masa Pemerintahan Willwem III di Inggris)
|
• Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
• Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
• Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
• Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen
• Parlemen berhak mengubah keputusan raja
|
9
|
1776
|
Declaration of Independence (Amerika Serikat)
|
• Bahwa
semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan,
hak-hak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak
kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness).
Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.
|
10
|
1789
|
Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen (Perancis)
|
Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:
• Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
• Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.
|
11
|
1918
|
Rights of Determination
|
Tahun-tahun
berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti
oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan
sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
|
12
|
1941
|
Atlantic Charter (dipelopori oleh Franklin D. Rooselvt)
|
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
• Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.
• Kebebasan untuk beragama dan beribadah
• Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan.
• Kebebasan seseorang dari rasa takut.
|
13
|
1948
|
Universal Declaration of Human Rights
|
Pernyataan
sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal.
Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia
untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam
konstitusi negara masing-masing.
|
Peran
serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia,
tidak terlepas dari kesadaran internal atas perkembangan opini dunia
terhadap masalah-masalah demokratisasi dan hak asasi manusia. Hal ini
dapat kita lihat pada Pembuakaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya yang
mencumkan prinsip-prinsip pelaksanaan HAM.
Dorongan
eksternal, dapat kita cermati dari sorotan-sorotan yang dilakukan oleh
negara-negara barat terhadap perkembangan hak asasi manusia di
Indonesia. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga independen seperti Human Rights Watch atau Amnesty International yang
secara berkala membuat penilaian terhadap penegakan HAM dari berbagai
belahan dunia. Penilaian semacam itu sesungguhnya bermakna positif bagi
perkembangan penegakan HAM di Indonesia dalam rangka lebih
menyempurnakan upaya-upaya nyata penegakan HAM di Indonesia.
Dalam
perkembangan lebih lanjut, peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui hal-hal berikut :
- Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai tindak lanjut Lokakarya tentang HAM yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka Komnas HAM melakukan rangkaian kegiatan antara lain :
a. Menyebarluaskan
wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik
kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
b. Mengkaji
berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia
dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi
dan/atau ratifikasinya.
c. Memantau
dan menyelidiki pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta memberikan
pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah negara
mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
2. Paska
Orde Baru (era reformasi), perhatian terhadap upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia semakin nyata, yakni dengan
disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menugaskan
kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk
menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM.
Selain itu, Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk segera meratifikasi
berbagai instrumen internasional tentang HAM.
3. Landasan
bagi penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR melakukan
amandemen terhadap UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut persoalan
HAM mendapat perhatian yang khusus dengan ditambahkannya bab XA tentang
Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J. hal ini
menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia.
4. Tonggak
lain dalam sejarah penegakkan hak asasi manusia di Indonesia adalah
berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26
tahun 2000. Pengadilan HAM ini merupakan suatu pengadilan yang secara
khusus menangani kejahatan pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Pembentukan
lembaga-lembaga yang menangani kejahatan HAM dan penyusunan beberapa
instrumen hukum pokok yang mengatur perlindungan terhadap HAM, secara
nyata telah mendorong penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus
kejahatan HAM yang terjadi pada masa lalu kini mulai terkuak. Terhadap
tuntutan yang sangat keras dari masyarakat untuk menyelidiki kembali
beberapa kasus yang diduga telah menistai nilai-nilai kemanusiaan.
Perhatian besar ditujukan kepada kasus-kasus seperti penanganan protes
massa Tanjung Priok 1984, pelanggaran selama pemberlakuan Daerah Operasi
Militer (DOM) di Aceh pada masa 1980-an hingga dicabut pada tahun 1998,
kerusuhan dan penembakan mahasiswa pada Mei 1998, dan perusakan atau
pembunuhan pasca referendum yang menghasilkan kemerdekaan Timor-Timur
pada 1999.
6. Pembentukan
Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas
pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Di
antara kasus-kasus tersebut bahkan kasus Tanjung Priok dan kasus
Timor-Timur telah ditangani oleh Pengadilan HAM. Dalam kasus yang lain
menyangkut berbagai pelanggraan semasa pemberlakuan Daerah Operasi
Militer (DOM) di Aceh dan penembakan mahasiswa yang dikenal sebagai
Tragedi Semanggi dan Tragedi Trisakti, juga muncul desakan dari
masyarakat. Desakan tersebut muncul karena sebagian anggota masyarakat
merasa bahwa hingga kini penegakkan HAM di Indonesia masih menghadapi
berbagai hambatan dan tantangan.
7. Di
sisi lain, melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), banyak
pihak melakukan pembelaan dan bantuan hukum (advokasi) terhadap para
korban kejahatan HAM. Beberapa lembaga yang aktif pada tahun-tahun
terakhir ini antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KonTras),
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) dan Lembaga
Bantuan Hukum (LBH). Lembaga-lembaga semacam ini berperan penting dalam
upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan dan bantuan hukum kepada
korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya perhatian terhadap
persoalan HAM.
Sumber:http://mugetsuryan.blogspot.com/2012/06/definisi-ham-hak-asasi-manusia-menurut.html
http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html
http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.com/2012/09/pemajuan-penghormatan-dan-perlindungan.html
